Grab Dukung Pemerintah Atur Operasional Skuter Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyatakan dukungannya kepada pemerintah yang akan membuat regulasi alat mobilitas pribadi, termasuk skuter listrik. Skuter listrik ini merupakan salah satu lini bisnis Grab, yakni Grabwheels.

Ridzki mengatakan, hal itu diperlukan guna menjamin keselamatan serta melindungi keamanan pengguna yang merupakan salah satu prioritas bagi Grab. 

"Kami mendukung rencana pemerintah untuk membuat peraturan yang dapat melindungi keamanan pengguna dan kesejahteraan mitra yang memungkinkan Grab untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia secara efektif," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 November 2019.

Adapun Manajemen Grab telah bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Jumat, 15 November 2019, untuk melakukan kesepakat bekerja sama, serta langkah selanjutnya dalam mewujudkan ekosistem alat mobilitas pribadi yang aman bagi semua orang.

Seiring dengan rencana pengembangan transportasi ramah lingkungan yang dicanangkan di Indonesia, Ridzki melihat bahwa skuter listrik sebagai alat mobilitas pribadi akan berperan penting dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik serta merupakan inovasi transportasi yang terintegrasi, moda transportasi first and last mile, karena dapat mengurangi polusi udara.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, Grab sebagai operator GrabWheels untuk memperketat aturan sehingga pengguna skuter listrik tidak bisa melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO). Sehingga pihak perusahaan teknologi itu akan menyiapkan sistem yang membuat sistem otomasi agar skuter listriknya tidak bisa beroperasi saat melintas di JPO. "Operator sedang mengupayakan sistem dia otomatis off dan tidak aktif di JPO," kata Syafrin di Balai Kota, Kamis 14 November 2019.

EKO WAHYUDI l TAUFIQ SIDDIQ